Pesangon Gibran: Duit pensiun Rp20 juta per bulan seumur hidup, rumah, bebas tagihan

Newscast.id - Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Berapa pesangon yang dia terima?

Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan pada Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan aturan, baik Presiden maupun Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya akan memperoleh pesangon. Jatah pensiun ini akan dinikmati seumur hidup.

Aturan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Baca juga
Mengulik harta Gibran Rakabuming Raka, naik Rp395 juta

Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi ketentuan tersebut.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).

Di bagian penjelasan, disebutkan, semua bentuk pemberhentian kepada Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali terdapat ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan sebaliknya.

Artinya pengunduran diri atas permintaan sendiri seperti yang dilakukan Gibran termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sebagaimana dijelaskan dalam PP tersebut.

"Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat," tegas bagian penjelasan Pasal 6 UU tersebut.

Baca juga
Kaesang Sindir Gaji Jokowi Kecil, Berapa Sih Gaji Presiden?

Besaran Uang Pensiun Gibran Setelah Mundur

Berdasarkan UU 7 tahun 1978, besaran uang pensiun yang diterima Gibran setara dengan 100 persen gaji pokok terakhirnya saat masih menjabat.

Gaji pokok Gibran adalah sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Atau untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok Gibran sekitar Rp20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Negara Non-Tunai Seumur Hidup

Di luar uang pensiun, Gibran juga akan menerima fasilitas negara non-tunai. Hal ini sesuai amanat Pasal 7 dan 8 UU No. 7/1978.

Fasilitas itu berupa:

1. Fasilitas Rumah Kediaman: Negara memberikan satu unit rumah kediaman yang layak lengkap dengan seluruh perabotan dan perlengkapannya. Pembelian rumah dan pengisian perabotan ini dibiayai penuh oleh negara satu kali saat awal masa pensiun. (Pemeliharaan fisik rumah di kemudian hari menjadi tanggung jawab pribadi).
2. Kendaraan Operasional & Supir: Disediakan satu unit mobil dinas berpelat negara beserta pengemudi resminya. Seluruh biaya bahan bakar, perawatan rutin kendaraan, hingga gaji bulanan sang supir ditanggung sepenuhnya oleh negara.
3. Pembebasan Biaya Utilitas (Bebas Tagihan): Seluruh tagihan bulanan untuk pemakaian air bersih (PAM/swasta), listrik (PLN), dan jaringan telepon di rumah kediaman tersebut dibayar langsung oleh negara tanpa batasan kuota.
4. Jaminan Kesehatan Lengkap: Mantan Wapres beserta keluarga inti (istri dan anak tanggungan) berhak mendapatkan layanan perawatan kesehatan gratis di rumah sakit pemerintah atau yang ditunjuk, termasuk tindakan medis darurat, rawat inap, dan rawat jalan VVIP.
5. Dukungan Protokoler dan Keamanan: Mantan Wapres tetap mendapatkan pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Grup D untuk memastikan keamanan fisik pribadi dan keluarganya, serta dibantu oleh staf administrasi berstatus PNS untuk mengurus jadwal dan korespondensi.

Seluruh hak finansial ini akan dibatalkan jika Gibran meninggal dunia, atau di kemudian hari kembali terpilih dan dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Artikel lainnya: Manchester United pecat Michael Carrick