Pukat UGM: UU Perampasan Aset pepesan kosong, harta gendut pejabat tak dapat dirampas
- Arry
- 21 November 2026 14:04
Newscast.id - Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) melontarkan kritik atas UU Perampasan Aset yang baru disahkan. Mereka menilai banyak pasal yang hilang dan bahkan UU ini tidak dapat merampas harta pejabat publik.
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai, pembahasan UU Perampasan Aset bermasalah dari sisi formil. Pembentukan UU ini sangat tertutup dan pembahasannya dalam waktu yang sangat cepat.
“Kenapa saya katakan bahwa pembentukannya ini tertutup? Memang selama pembahasan, DPR itu banyak sekali menggelar rapat, rapat dengar pendapat dengan mengundang ahli, akademisi, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Namun draf yang dibahas itu tidak pernah dibuka ke publik,” kata Zaenur dalam keterangannya dikutip dari laman UGM, Sabtu, 21 November 2026.
“Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” jelasnya.
Menurut Zen, dari sisi substantif, pembentukan RUU ini melanggar prinsip asas keterbukaan. Padahal ini sebenarnya dijamin di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga di putusan Mahkamah Konstitusi.
“Dalam putusan-putusan MK itu menjamin hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang telah diberikan. Nah, saya lihat tiga hak itu tidak mungkin dipenuhi karena sejak awal RUU ini drafnya tidak pernah dibuka ke publik. Jadi saya lihat sih dari sisi formilnya jelas ini cacat, ya, dan ini kejar tayang, ini campaign, kampanye seakan-akan rezim ini sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi gitu,” ungkapnya.
Selain itu, Zen juga menilai UU ini tidak mengatur unexplained wealth. Artinya, RUU ini tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas.
Padahal, dari awal aturan inilah yang paling ditunggu dan didorong oleh publik agar ada perampasan harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sah bisa dirampas oleh negara.
“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Bisa jadi hal ini paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah atau oleh elit-elit politik. Mereka ketakutan jika punya rekening gendut, khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri. Sehingga tidak memasukkan harta yang tidak wajar dan kemudian tidak ada mekanisme untuk dirampas gitu,” paparnya.
Baca juga
Daftar tindak pidana yang masuk UU Perampasan Aset: Korupsi, judol, hingga terorisme
Menurut Zen, DPR dan pemerintah takut terhadap mekanisme perampasan harta yang tidak wajar. Sehingga dengan tidak diaturnya mekanisme perampasan harta yang tidak wajar itu, RUU Perampasan Aset ini dianggap tak ubahnya macan ompong.
“Ibarat macan ompong. Benar-benar tidak memiliki regulasi yang sangat penting,” katanya.
“Nah, problem-nya, penelusuran aset itu hanya boleh dilakukan setelah perkara pidananya ditemukan. Nah, saya melihat aturan ini sangat sedikit ya, perampasan aset yang bisa dilakukan karena kondisinya sangat spesifik, yaitu ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya,” imbuhnya.
Selain itu, yang paling problematik dalam UU ini adalah KPK tidak disebut sama sekali. Bahkan perampasan aset itu hanya dilakukan oleh jaksa pengacara negara.
“Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang ya RUU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” katanya.
"Tapi sekali lagi saya lihat ini RUU kejar tayang, RUU lipstik, RUU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong,” pungkasnya.
Artikel lainnya: Pramono Anung umumkan UMP Jakarta 2027 naik jadi Rp6,1 juta