Pandora Papers kembali menguak nama pejabat di Indonesia. Setelah nama Luhut Binsar Pandjaitan terungkap, kini giliran Airlangga Hartarto yang disebut-sebut.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan masih mempelajari laporan Pandora Papers tersebut. Apalagi laporan tersebut menyebut nama dua politisi Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Tapi kita coba telusuri dari mana itu ya, kita belum tahu. Tentunya tim dari Golkar akan terus memonitor masalah ini," kata Lodewijk di Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021.
"Kalau kita lihat dari media-media berbahasa Inggris tidak ada, tapi kok di dalam Bahasa Indonesia ada gitu loh. Itu yang kita tunggu, tidak usah berkembang lagi," ucap Lodewijk.
Baca Juga
Apa itu Pandora Papers, Skandal Keuangan Pejabat Hingga Tokoh Dunia
Dikutip dari Tempo, Airlangga yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu disebut memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, sebuah wilayah bebas pajak di kawasan Karibia.
Airlangga bersama Gautama Hartarto disebut mempunyai perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited.
Dalam catatan di Pandora Papers, perusahaan ini disebut harus melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki. Selain itu, pemilik juga harus menyertakan tujuan pendirian perusahaan. Namun, Buckley Development mendapat label merah alias sudah tutup lapak.
Baca Juga
Ada Nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam Skandal Pandora Papers
Airlangga sudah mmebantah soal laporan Pandora Papers tersebut. Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mengaku tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property.
“Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus 2021.
Sementara Gautama menyatakan dia bukan pejabat publik. “Ada puluhan ribu orang Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang,” ujar Gautama dilansir Tempo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
