Newscast.id - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab pernyataan dari PDI Perjuangan terkait anggaran Makan Bergizi Gratis sebagian diambil dari anggaran pendidikan di APBN.
"Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Teddy juga menanggapi soal bangunan sekolah rusak yang disebut akibat dari pengalihan anggaran. Menurutnya, persoalan tersebut sudah terjadi sejak lama dan tidak ada hubungannya dengan program MBG.
Teddy menjelaskan, pada 2025 pemerintah telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Renovasi ini dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Baca juga
PDIP bongkar APBN: Rp223 triliun dana MBG diambil dari anggaran pendidikan
"Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," tutur dia.
Teddy mengklaim, Presiden Prabowo justru melanjutkan dan menambah program strategis di sektor pendidikan. Salah satunya adalah dengan program Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
"Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat," ungkap Teddy.
Dia juga membantah anggapan pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya, insentif guru yang sebelumnya stagnan kini mengalami kenaikan.
"Tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp 400 ribu," jelas dia.
Untuk diketahui, PDI Perjuangan mengungkapkan anggaran MBG masuk dalam anggaran pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam lampiran UU APBN 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan, dari total Rp769.000.000.000.000 anggaran pendidikan, sebesar Rp 223.500.000.000.000 dialokasikan untuk MBG.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” ujar Esti saat konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Februari.
Artikel lainnya: Alumni LPDP pamer anak jadi WNA, Kemenkum: Anaknya masih WNI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
