Newscast.id - Badan Gizi Nasioanl (BGN) menghentikan sementara pemberian makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Penghentian ini diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp3 triliun. Namun keputusan itu diprotes pengusaha MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara pemberian MBG diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada periode hari libur.
"Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026," kata Sari di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni.
Dia mengatakan, masa libur sekolah secara resmi ditetapkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026.
Baca juga
Heboh Waka DPRD Cirebon asal Gerindra komentar gembrot ke emak-emak pengkritik MBG
"Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini," ujarnya.
Selain penghentian MBG, BGN juga mencoret 76 sekolah di Pulau Jawa dari program ini. Arum Sari menyatakan, sekolah-sekolah tersebut masuk kategori mampu berdasarkan sejumlah kriteria yang disusun BGN.
"Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Agustina Arumsari
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan ke sekolah tersebut, nantinya dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. BGN berencana memperluas jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
"Karena itu, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tuturnya.
Sari menegaskan, dua kebijakan ini diprediksi akan menghemat anggaran hingga Rp3 triliun.
"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000" ungkapnya.
Baca juga
Menyoal dapur MBG bermasalah tetap terima insentif Rp6 juta per hari
Pengusaha protes
Keputusan BGN menghentikan program MBG selama libur sekolah diprotes pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Mereka menilai keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha pada program MBG.
Gapembi mengungkapkan sejumlah dampak penyetopan program MBG terhadap SPPG. Salah satunya adalah relawan di dapur MBG tidak dapat bekerja dan tak mendapatkan honor.
Baca juga
BGN bicara soal SPPG cuan Rp1,8 miliar dan insentif Rp6 juta per hari tanpa pajak
"Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk," ujar Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony di Jakarta pada Kamis, 18 Juni.
"Di SE tersebut, insentif kepada mitra yang masih dikuasai oleh pihak BGN. Ibarat kami punya rumah disewakan kepada pemerintah, pemerintah minta dispensasi atau edaran untuk tidak membayar sewa rumah selama libur," ujar Alven.
"BGN tidak pernah izin kepada kami untuk dispensasi tersebut, apakah kami memberikan atau tidak, tetapi tiba-tiba mengeluarkan SE, nah begitu Bapak Ibu. Itulah yang membuat menjadi ancaman serius ke banyak pihak," sambung dia.
Tanggapan BGN
BGN merespon keluhan dari pengusaha MBG. Dia menyatakan, kebijakan memang tidak semuanya menyenangkan banyak pihak.
"Sebuah kebijakan itu enggak mungkin menyenangkan semua pihak," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
Sari menjelaskan, penghentian MBG sementara waktu itu bertujuan baik, yakni untuk efisiensi anggaran sekaligus momentum yang tepat memperbaiki tata kelola.
"Tapi, kita melihat tujuan dari program itu apa, kemudian melihat bagaimana efisiensi anggaran sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra," kata dia.
"Jadi, rasanya fair ketika tidak beroperasi, no service, no pay-lah ibaratnya begitu. Itu kan sesuatu yang memang wajar gitu," ucap dia.
Artikel lainnya: Imbas ricuh eksekusi Hotel Sultan, polisi tangkap 69 orang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
