Newscast.id - Persoalan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan perseteruan antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan, sejumlah politikus Malaysia menyerukan untuk mengucilkan Indonesia.
Mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menegaskan persoalan asap ini tak seharusnya mengucilkan Indonesia. Sebab, kebakaran lahan diduga disebabkan korporasi kelapa sawit.
Menurut Lutfi, ada kepentingan bisnis di balik industri sawit yang menurutnya turut melibatkan perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia.
Lufti menjelaskan, selama puluhan tahun CPO mentah dari Indonesia dikirim ke Malaysia dan Eropa untuk diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Dia menilai keuntungan besar justru diperoleh dari proses pengolahan di sektor hilir.
Baca juga
314 Ribu warga di kawasan karhutla terjangkit ISPA. 70 ribu di antaranya balita
Kini Indonesia mendorong hilirisasi sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan memasok program biodiesel B30, B40, hingga B50.
"Begitu kami berhenti memasok CPO mentah murah ke kilang-kilang pengolahan di luar negeri, mereka panik. Mereka menuduh Indonesia melakukan dumping. Mengapa? Karena kilang-kilang mereka di Eropa kehilangan pasokan murah," ujar Lutfi dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, 21 Oktober 2026.
"Lihat siapa yang mengajukan keluhan di Eropa. Itu adalah kelompok perusahaan yang sama, yang mengambil minyak sawit mentah dari tanah Indonesia untuk memasok kilang-kilang mereka di Eropa," sambungnya.
"Dan sebelum Anda berceramah kepada kami soal sanksi, bercerminlah terlebih dahulu. Ketika Amerika Serikat melarang minyak sawit masuk ke negaranya karena persoalan perbudakan modern dan pekerja anak, perusahaan besar andalan Malaysia sendiri yang terseret, yaitu Sime Darby dan FGV."
"Apakah Indonesia pernah menyebut seluruh negara Malaysia sebagai negara yang harus dikucilkan karena hal itu? Tidak pernah," katanya.
"Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, selidiki perusahaan-perusahaan tersebut dan rantai pasok mereka. Jangan jadikan seluruh negara saya sebagai sasaran," tegasnya.
Artikel lainnya: KPK dikabarkan jemput paksa Menteri Nusron Wahid, ini penjelasan Jubir
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
