Newscast.id - Kementerian ESDM menetapkan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP). Penetapan ini terjadi di tengah wacana pemindahan badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten. Keputusan berlaku sejak Februari 2026 dan diteken Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Berdasarkan peta lampiran Kepmen ESDM itu, seluruh area perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem. Dalam legenda peta, arsiran tersebut dikategorikan sebagai WUP.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan, penentuan wilayah pertambangan di Banten telah melalui tahap koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga
Muncul isu ada tambang emas di balik wacana relokasi badak Ujung Kulon ke Alas Purwo
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP [Wilayah Usaha Pertambangan], WPR [Wilayah Pertambangan Rakyat], dan Wilayah Pencadangan [WPN]," kata Ari dikutip Selasa, 17 November 2026.
Ari menjelaskan, penetapan zonasi merupakan hasil dari koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat bersama pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan peta potensi tambang dengan rencana tata ruang di masing-masing daerah.
Meski berstatus wilayah pertambangan, lanjut Ari, kawasan perairan Ujung Kulon tidak serta merta langsung dilakukan aktivitas pertambangan.
"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ujar Ari.
Rencana relokasi badak Jawa
Wacana pemindahan badak bercula satu dari Ujung Kulon ini dilontarkan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu beralasan, badak Jawa harus direlokasi karena dapat terancam dari letusan Gunung Anak Krakatau.
Hashim menyatakan, dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau bisa bisa berupa tsunami dan lainnya yang dapat mengancam keberadaan badak Jawa.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, ditulis Senin, 12 November 2026.
"Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali," tambahnya.
Artikel lainnya: Bursa Wapres: Komeng dan anggota DPD jagokan Sufmi Dasco Ahmad
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News