Newscast.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengungkapkan kriteria tokoh yang pantas mengisi kursi wakil presiden yang saat ini kosong. Menurutnya, seorang wapres harus memiliki kapasitas yang baik.
JK menyatakan, wapres harus cakap dan memiliki kemauan untuk aktif membantu presiden menjalankan pemerintahan. Selain itu, seorang wapres yang tidak bekerja berarti tidak menjalankan amanat konstitusi.
JK menjelaskan, posisi wakil presiden telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut menyebutkan, presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden.
"Kriterianya satu, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 mengatakan bahwa ayat 2, presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden," kata JK di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026.
Baca juga
Dapat banyak dukungan jadi Wapres pengganti Gibran, ini kata Sufmi Dasco
Menurutnya, aturan tersebut menegaskan wakil presiden memiliki tanggung jawab untuk membantu presiden. Karena itu, jabatan tersebut tidak semestinya hanya diduduki tanpa disertai pelaksanaan tugas.
"Kalau wakil presiden itu diam tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar," ujarnya.
JK juga menekankan pentingnya kapasitas dan kemampuan seorang wakil presiden. Sebab, dia harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik.
"Dia harus bekerja, membantu. Nah, itu bunyi Undang-Undang Dasar seperti itu. Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden?" tutur JK.
Posisi wakil presiden saat ini kosong usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama calon ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera dipilih.
Rencananya, Presiden Prabowo akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke MPR pada 25 November. Setelah itu MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden pengganti pada 9 Desember 2026.
Artikel lainnya: Daftar provinsi yang sudah umumkan UMP: Jakarta Rp6,1 juta, Jabar Rp3 juta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News