Jadi calon Deputi BI, ponakan Prabowo keluar dari Partai Gerindra

Newscast.id - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sudah tidak masuk kepengurusan Partai Gerindra. Bahkan, ponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga sudah keluar dari partai.

"Pak Tommy (Thomas) Djiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak," kata Dasco di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

"Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai, sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025," ucapnya.

Dasco menjelaskan, nama Thomas masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur BI atas usulan dari Gubernur BI, Perry Warjiyo. Usulan itu pun disampaikan melalui surat ke Presiden Prabowo.

Baca juga
Isu 'tukar guling' jabatan Wamenkeu Thomas Djiwandono - Deputi BI Juda Agung mencuat

"Dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri," tandas Dasco.

Untuk diketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui pemerintah telah mengajukan tiga nama untuk mengisi kekosongan jabatan Deputi BI. Salah satunya adalah Thomas Djiwandono.

"Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy (Thomas) Djiwandono," ujar Prasetyo kepada wartawan, Senin, 19 Januari.

Prasetyo menegaskan, Thomas bukan calon tunggal Deputi BI. Pemerintah menyodorkan dua nama lainnya untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Dua nama calon lainnya diungkap oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, tiga nama yang disodorkan pemerinyah sebagai calon Deputi Gubernur BI, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.

"Tiga-tiganya nanti kan kita rapatkan di Komisi XI keputusan politiknya karena itu adalah jabatan politis nanti kesepakatan politiknya seperti apa," ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

"Tadi saya sudah minta kepada sekretariat Komisi IX menjadwalkan rapat internal untuk mengatur jadwal fit and proper Deputi Gubernur Bank Indonesia," kata Misbakhun.

Artikel lainnya: Siswa SD-SMA di Jakarta kini dilarang gunakan gawai selama di sekolah