Muncul isu ada tambang emas di balik wacana relokasi badak Ujung Kulon ke Alas Purwo
- Arry
- 16 November 2026 15:47
Newscast.id - Wacara pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai sorotan. Netizen pun mencium adanya rencana lain di balik relokasi satwa paling dilindungi di dunia itu.
Wacana pemindahan badak bercula satu dari Ujung Kulon ini dilontarkan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu beralasan, badak Jawa harus direlokasi karena dapat terancam dari letusan Gunung Anak Krakatau.
Hashim menyatakan, dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau bisa bisa berupa tsunami dan lainnya yang dapat mengancam keberadaan badak Jawa.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, ditulis Senin, 12 November 2026.
Baca juga
Heboh relokasi badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo usulan adik Prabowo, Hashim Djojo
"Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali," tambahnya.
Di tengah wacana ini, netizen mencium soal adanya rencana dari Hashim untuk membuka tambang emas di Ujung Kulon. Belum ada pernyataan soal rencana pembangunan tambang emas itu.
Namun, dari penelusuran, diketahui, dekat Ujung Kulon memang ada sebuah tambang emas. Tambang emas itu milik PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam).
Izin usaha pertambangannya seluas 1.340 hektare. Lokasinya di Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, dan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Tambang itu berada di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon atau dipisahkan Gunung Honje.
Tambang Cibaliung diketahui memulai produksi emas pada 2010. Pada 2023, kegiatan produksinya telah mencapai batas maksimal, dan kini diketahui sudah tidak lagi berproduksi penuh. Sejumlah laporan menyebut Tambang Cibaliung kini memasuki fase pascatambang.
Selain Cibaliung, masyarakat sekitar juga diketahui melakukan penambangan emas. Paguyuban penambang dan Koperasi Desa Merah Putih Mangkualam mengajukan izin Wilayah Pertambangan Rakyat sejak Oktober 2025 karena tambang berada di lahan pribadi warga.
Pada September 2026, Komisi I DPRD Pandeglang menyoroti aktivitas tambang rakyat itu. Sebab, aktivitas itu diduga belum berizin.
Larangan tambang di kawasan konservasi
Secara hukum, kawasan hutan konservasi, seperti taman nasional, tidak diperkenankan dilakukan aktivitas seluruh jenis pertambangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Dalam UU itu, aktivitass pertambangan tidak termasuk kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di taman nasional. Sanksi bagi pelanggar yang merusak kawasan konservasi dan taman nasional adalah pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp200 miliar.
Artikel lainnya: Harta Qodari tembus Rp300 M, naik Rp38,65 M: Punya ratusan tanah di Jaksel-Kalteng