Faisal Basri Hingga Eks Ketua KPK Busyro Bikin Petisi Tolak Pindah Ibu Kota

  • Arry
  • 5 Februari 2022 20:02
Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Baru yang disebut bakal menggunakan nama Nusantara(ist/ist)

Rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Terbaru, sejumlah tokoh membuat petisi penolakan pemindahan ibu kota negara.

Petisi dibuat Narasi Institute. Ada 45 tokoh tergabung menjadi inisiator petisi ini. Mereka antara lain ekonom Faisal Basri, bekas Ketua KPK Busyro Muqoddas, Sri Edi Swasono, Prof Dr Azyumardi Azra, hingga Prof Dr Din Syamsuddin.

Para inisiator memberi judul petisi ini, 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara.'

CEO dan Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, menjelaskan, pemindahan Ibu Kota Negara di tengah situasi pandemi Covid-19 bukanlah hal yang tepat.

"Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tidak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara," kata Achmad Nur Hidayat dalam deskripsi petisinya dikutip Sabtu, 5 Februari 2022.

Baca Juga
Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara, Intip Kekayaan Ahok Hingga Azwar Anas

"Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Negara di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik, saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar di atas 3 persen dan pendapatan negara yang turun.

"Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara," ujarnya.

Narasi Institute menilai proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Proyek ini hanya menguntungkan segelintir orang saja.

"Karena itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut," ujarnya.

Baca Juga
Jokowi Tetapkan Nama Ibu Kota Negara Baru: Nusantara, Ini Sejarahnya

Selain itu, penyusunan naskah akademik tentang pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif. Terutama pada dampak lingkungan dan daya dukung pembiayaan serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi.

Lokasi yang dipilih berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batubara. Tercatat ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan.

"Pertanyaan besar publik adalah benarkah kepentingan pemindahan ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik," ujarnya.

"Kami memandang saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur," ujarnya.

"Kami mengajak segenap anak bangsa yang peduli akan masa depan Bangsa dan Kedaulatan Bangsa untuk menandatangani di change.org," ujarnya.

Daftar inisiator:

  1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono
  2. Prof. Dr. Azyumardi Azra
  3. Prof. Dr. Din Syamsuddin
  4. Dr. Anwar Hafid
  5. Prof. Dr. Nurhayati Djamas
  6. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied
  7. Mayjen Purn Deddy Budiman
  8. Prof. Dr. Busyro Muqodas
  9. Faisal Basri MA
  10. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri
  11. Prof. Dr. Widi Agus Pratikto
  12. Prof. Dr. Rochmat Wahab
  13. Jilal Mardhani
  14. Dr. Muhamad Said Didu
  15. Dr. Anthony Budiawan
  16. Prof Dr. Carunia Mulya Firdausy
  17. Drs. Mas Ahmad Daniri MA
  18. Dr. TB. Massa Djafar
  19. Abdurahman Syebubakar
  20. Prijanto Soemantri
  21. Prof Syaiful Bakhry
  22. Prof Zaenal Arifin Hosein
  23. Dr. Ahmad Yani
  24. Dr. Umar Husin
  25. Dr. Ibnu Sina Chandra Negara
  26. Merdiansa Paputungan SH, MH
  27. Nur Ansyari SH, MH
  28. Dr. Ade Junjungan Said
  29. Dr. Gatot Aprianto
  30. Dr. Fadhil Hasan
  31. Dr. Abdul Malik
  32. Achmad Nur Hidayat MPP
  33. Dr. Sabriati Aziz M.Pd.I
  34. Ir. Moch. Najib YN, MSc
  35. Muhamad Hilmi
  36. Dr.Engkur, SIP, MM
  37. Dr. Marfuah Musthofa
  38. Dr. Masri Sitanggang
  39. Dr. Mohamad Noer
  40. Ir. Sritomo W Soebroto MSc
  41. M. Hatta Taliwang
  42. Prof Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS
  43. Reza Indragiri Amriel
  44. Mufidah Said SE MM
  45. Ramli Kamidin

 

Artikel lainnya

Related Articles

Berita Terpopuler

Berita Pilihan