Mutasi TNI terhadap Laksda Hersan dan Letjen TNI Kunto Arief sebagai Pangkogabwilhan menyorot perhatian. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo buka suara soal keputusan TNI terhadap mantan ajudannya itu.
Diketahui, dalam mutasi pertama Laksda Hersan ditunjuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan. Namun mutasi itu hanya berumur satu hari. TNI kemudian membatalkan mutasi dan mengembalikan mereka ke jabatan sebelumnya.
Jokowi menegaskan, tidak terlibat dalam mutasi terhadap Laksa Hersan dan Letjen Kunto Arief yang diketahui adalah putra mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno.
"Tidak ada sama sekali. Itu urusan internal TNI," kata Jokowi, di Solo, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca juga
4 Kata TNI soal Mutasi Letjen Kunto, Anak Try Sutrisno yang Diganti Eks Ajudan Jokowi
Jokowi menegaskan, mutasi harus melalui proses yang panjang di internal TNI.
"Prosedurnya di situ juga kita semuanya tahu ada Wanjakti dan lain-lain. Itu ada kewenangan panglima TNI dan kewenangan dari panglima tertinggi. Berarti tidak ada kaitannya," tegasnya.
Untuk diketahui, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo bergeser dari jabatan lama Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Posisinya kemudian digantikan Laksda Hersan, yang sebelumnya menjabat Pangkoarmada III.
Hanya selang satu hari, keputusan mutasi direvisi. Letjen Kunto Arief tetap menjabat Pangkogabwilhan I, dan Laksda Hersan kembali ke posisinya sebagai Pangkoarmada III.
Mutasi ini mendapat sorotan lantaran isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan Dewan Purnawirawan TNI. Dewan itu diisi sejumlah pensiunan jenderal, termasuk Try Sutrisno, ayah Letjen Kunto.
Respons TNI >>>
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal (Brigjen) Kristomei Sianturi menegaskan, pembatalan mutasi terjadi karena ada sejumlah pertimbangan, termasuk tugas-tugas tertentu yang masih membutuhkan para perwira tinggi.
"Karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat. Karena pertimbangan ada beberapa perwira tinggi dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain," kata Kristomei kepada wartawan.
"Tidak ada kaitan dengan hal lain. Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan organisasi. Tidak terkait dengan aktivitas di luar TNI. Misalnya dikaitkan dengan pernyataan Purnawirawan atau yang lain, itu tidak benar," imbuhnya.
Kritik Anggota DPR
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Mayjen TNI Purn TB Hasanuddin mencatat sejumlah dugaan dalam proses mutasi Letjen Kunto Arief yang diganti Laksda Hersan.
"Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya dikutip Senin, 5 Mei 2025.
Baca juga
Mutasi Letjen Kunto-Eks Ajudan Jokowi, Anggota DPR dari PDIP Cium Aroma Politis
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” kata Hasanuddin.
“Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujarnya.
TB Hasanuddin khawatir surat keputusan yang hanya berubah dalam satu hari itu memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujarnya.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ucap TB Hasanuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
