Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana Rp105 Miliar

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melayangkan gugatan ke model dewasa, Lisa Mariana. Nilainya total mencapai Rp5 miliar.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menjelaskan gugatan ini terkait pencemaran nama baik, reputasi, dan kehidupan pribadi maupun sosial.

Rinciannya, ganti rugi materiil Rp5 miliar. Serta immateriil Rp100 miliar yang terkait proses hukum, pengobatan psikis, dan kehilangan pendapatan.

Materi gugatan balik atau rekovensi itu dicantumkan dalam dokumen Jawaban atas gugatan dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg.

“Klien kami telah menjadi korban dari serangkaian tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dibuktikan secara ilmiah. Ini bukan sekadar sengketa personal, tetapi kampanye penghancuran reputasi secara masif yang memanfaatkan ruang publik,” ujar Muslim Jaya Butar Butar dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.

Baca juga
Lisa Mariana Gugat Perdata Ridwan Kamil ke PN Bandung

Muslim menjelaskan, dalam gugatan balik ini, pihaknya menyatakan Lisa Mariana telah melakukan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

“Lisa Mariana telah menyebarkan tuduhan tanpa bukti bahwa klien kami melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan, menyebabkan kehamilan, dan menyarankan aborsi. Semua itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, terutama melalui tes DNA,” ungkapnya.

Selain itu, pihak RK juga menilai Lisa Mariana telah menyebarkan informasi keliru secara berulang melalui berbagai platform. Atas dasar itu, Ridwan Kamil menuntut Lisa menurunkan konten-konten yang terkait dirinya di sosial media dan meminta maaf kepada publik.

“Oleh Karena itu, Kami juga meminta majelis hakim untuk menghukum LM (Lisa Mariana) menghapus seluruh unggahan fitnah di media sosial, dan, menyampaikan permintaan maaf di media massa dan media sosial selama tujuh hari berturut-turut,” tegasnya.

“Kami berharap gugatan balik ini dikabulkan seluruhnya, demi menjaga integritas hukum dan mencegah preseden buruk berupa upaya menjatuhkan kehormatan publik untuk motif ekonomi semata,” tambahnya.