KemenPU klaim anggaran istri dan anak Menteri Dody Hanggodo ke AS tak pakai APBN

Newscast.id - Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal masuknya istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat. KemenPU mengklaim keluarga Menteri Dody tak menggunakan APBN.

Sekjen KemenPU Apri Artoto, menjelaskan, surat dinas yang beredar di media sosial adalah dokumen untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Surat tersebut bukan persetujuan perjalanan dinas atau bukti penggunakaan APBN.

"Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi," tegas Apri, dalam keterangan tertulis.

Apri menjelaskan, rencana kegiatan Menteri PU ke New York sampai saat ini masih bersifat tentatif. Kepergian Menteri DOdy dan rombongan bergantung pada prioritas pelaksanaan tugas negara di dalam negeri, termasuk penanganan pascabencana, percepatan penyelesaian Sekolah Rakyat, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino.

Baca juga
Beredar dokumen kunker Menteri PU ke AS jelang final Piala Dunia, bawa anak-istri

Apri juga menjelaskan pencantuman nama anggota keluarga dalam surat administrasi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenlu. Menurutnya, saat penguruasn visa, nama pendamping disarankan dicantumkan dalam satu surat sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.

Mengenai beredarnya surat tersebut, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen. Jika terbukti berasal dari internal kementerian maka akan dilakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Dokumen perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Lasmono ke Amerika Serikat dengan membawa istri dan anaknya (Ist)

Kementerian PU mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak utuh serta selalu mengedepankan fakta.

Kementerian PU memastikan seluruh penggunaan anggaran negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.