KPK Cecar Ustaz Khalid Basalamah soal Penyelidikan Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan ustaz Khalid Basalamah pada Senin, 23 Juni 2025, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Kasus ini masih tahap penyelidikan.

"Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik " kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo.

"Yang didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," ujar Budi.

"Saat ini perkara tersebut belum naik di tahap penyidikan, tapi KPK berkomitmen untuk terus mendalami, menelusuri setiap informasi yang dibutuhkan dan berkomitmen untuk segera menaikkan perkara ini ke tahap berikutnya," jelasnya.

Baca juga
KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Ibadah Haji Era Menag Yaqut Cholil Qoumas

Kasus korupsi kuota haji sebelumnya dilaporkan Front Pemuda Anti Korupsi. Mereka menilai ada kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan yang diduga dilakukan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

“Saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK Rahman Hakim saat mendatangi Gedung KPK pada 1 Agustus 2024.

Masalah kuota haji ini sebelumnya juga sudah dipermasalahkan DPR hingga membentuk Pansus Haji.

Pansus dibentuk lantaran ada kecurigaan pembagian kuota haji. Hal ini bermula saat Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Kemenag mengklaim, kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.

Namun, salah satu anggota Pansus Haji, Marwan Jafar, mendapatkan informasi, tak ada aturan dari pemerintah Saudi soal pembagian kuota haji.

Marwan juga menguak temuan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada 2024. Padahal mereka seharusnya baru berangkat pada 2031.

Selain soal kuota haji, Pansus juga mencurigai soal pengadaan makanan jemaah. Dia menilai dapur katering tidak sesuai standar.

Usai pansus terbentuk, mereka mencoba mengundang Gus Yaqut untuk menjelaskan soal pelaksanaan ibadah haji 2024. Namun, hingga bebeberapa kali panggilan, Gus Yaqut selalu mangkir dengan berbagai alasan.

Gus Yaqut belum berkomentar mengenai pengusutan KPK soal dugaan korupsi kuota haji.  

Artikel lainnya: Geger Sekolah Unggulan di-Blacklist UI dan Siswa Gagal Lolos PPKB, Ini Kata Rektor