Respons Luhut Soal Purbaya Tak Mau Biayai Family Office dan Utang Whoosh Pakai APBN
- Arry
- 17 Oktober 2025 12:47
Newscast.id - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membiayai proyek Family Office hingga melunasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh pakai APBN menuai sorotan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, pun harus ikut merespons soal keputusan Menkeu Purbaya itu. Apalagi pembentukan Family Offivce adalah salah satu usulan yang pernah dia lontarkan.
Begini respons Luhut soal Family Office
Luhut menjelaskan, usulan pembentukan family office untuk meningkatkan investasi swasta masuk ke Indonesia. Menurutnya, pembiayaan APBN dalam suatu proyek biasanya besarannya hanya 10-15 persen, sedangkan sisanya dari swasta.
Luhut menegaskan, tidak pernah mengusulkan proyek family office itu harus menggunakan APBN. Apalagi kemudian dia disandingkan dengan pernyataan Purbaya soal pembentukan itu.
"Kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus rame, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober 2025.
"Terus ribut, tubrukan lagi apa, Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusan ya APBN di situ. Wong itu anu kita (DEN)," sambungnya.
Utang Kereta Cepat Whoosh
Mengenai utang proyek kereta cepat Whoosh, Luhut heran dengan kehebohan terkait penggunaan APBN. Menurutnya, selama ini tidak pernah meminta APBN membiayai utang tersebut.
"Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," ujar Luhut.
"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan (CEO Danantara), saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," kata dia.
Artikel lainnya: Rombongan Pelatih Timnas Indonesia yang Dipecat Bareng Patrick Kluivert