Prabowo Pastikan RI Bayar Utang Whoosh ke China Rp1,2 T per Tahun, dari Mana Duitnya?

Newscast.id - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah Indonesia siap membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh ke China. Nilainya Rp1,2 triliun per tahun.

Prabowo menegaskan, pembayaran utang tidak ada masalah. Sebab proyek Whoosh membawa banyak manfaat bagi masyarakat.

“Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Menurut Prabowo, proyek kereta Whoosh bukan sekadar soal pembiayaan. Tetapi juga simbol kerja sama strategis Indonesia dan China dalam penguasaan teknologi transportasi modern.

Baca juga
Luhut Bicara Proyek Whoosh: Sudah Busuk dari Awal

“Terutama yang penting adalah kita kuasai teknologi. Ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah. Saya katakan Presiden Indonesia ambil alih tanggung jawab,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan, uang untuk membayar utang kereta cepat Whoosh sudah tersedia. Dia pun memastikan, pembayaran tidak mengganggu keuangan negara.

“Kita mampu, dan kita kuat, duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat, enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” kata Prabowo tanpa menyebut asal uang untuk pembayaran utang Whoosh.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan skema restrukturisasi utang ke China. Dia pun menyebut soal kemungkinan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah, APBN, pasti akan menjadi bagian. Namun untuk spesifikasinya akan disampaikan pada kesempatan lain. Yang jelas, tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, dan tentunya negara akan hadir di situ,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Sementara ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya. Harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility, ada burden sharing,” jelasnya. 

Artikel lainnya: Warga Baduy Dibegal Saat Jualan Madu di Jakarta, Ditolak RS karena Tak Punya KTP