Purbaya vs Dedi Mulyadi Memanas: Dia Hanya Tahu Jabar Saja

Newscast.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlibat adu argumen dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Keduanya bahkan saling melontarkan komentar pedas.

Kisruh ini bermula saat Mnekeu Purbaya menyoroti dana milik pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di perbankan. Nilainya mencapai Rp234 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per 15 Oktober 2025, jumlah dana pemda yang mengendap itu adalah akumulasi dana hingga akhir September 2025.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya di Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.

Purbaya menjelaskan, lambatnya penyerapan dana itu akibat dari lambatnya pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Sehingga anggaran menumpuk di bank.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.

Purbaya menjelaskan, dana daerah yang mengendap di perbankan mengalami flutuasi dalam lima tahun terakhir. Namun, dana tersimpan pada 2025 adalah yang tertinggi. Berikut datanya:

2021: dana mengendap tercatat sebesar Rp194,1 triliun
2022: dana mengendap Rp223,8 triliun
2023: dana mengendap Rp211,7 triliun
2024: dana mengendap Rp208,6 triliun
2025: dana mengendap Rp234 triliun

Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons temuan Menkeu Purbaya. Sosok yang dikenal dengan nama KDM itu menantang Purbaya untuk membuktikan tudingan dana APBD Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis.

KDM menyatakan, tudingan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar. Menurutnya tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” ujarnya.

“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” kata Dedi.

Balasan Purbaya

Purbaya kemudian memberikan tanggapan atas pernyataan Dedi Mulyadi. Dia menegaskan, data yang disampaikannya berasal dari Bank Indonesia, bukan dari perhitungan internal Kementerian Keuangan.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Purbaya juga membantah dia menyinggung langsung Pemprov Jawa Barat. Dia menegaskan, seluruh data itu adalah berasal dari sistem pelaporan perbankan di BI.

Bahkan data mengenai dana APBD yang mengendap di bank juga telah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya.