Newscast.id - Operasional dua dapur makan bergizi gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dihentikan sementara.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan, penutupan dua dapur MBG itu dilakukan usai dua kepala SPPG mengaku mendapat tekanan dari pemilik Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.
"Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan," kata Nanik kepada wartawan, Senin, 16 Maret 2026.
Dua kepala SPPG itu adalah Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto, Rizal Zulfikar Fikri, dan Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet, Moch. Syafi'i Misbachul Mufid.
Baca juga
Viral menu telur MBG di Magetan dan Tulungagung masih ada kotoran ayamnya
Nanik mengungkapkan, dua kepala SPPG bersama Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan mengaku mendapat tekanan dan intimidasi dari pemilik yayasan yang mengaku dimiliki seorang cucu menteri. Mereka ditekan akan dipolisikan jika tidak mengikuti kemauan yayasan.
Menurut Nanik, yayasan yang membawahi dua SPPG itu juga diduga merekayasa pembelian bahan pangan dari budget Rp10 ribu per porsi menjadi hanya Rp6.500 per porsi.
Akibatnya, dua kepala SPPG itu harus nombok alias menutup kekurangan belanja dari kantong pribadi agar menu terlihat pantas.
"Mau nggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat," kata Mufid.
Imbas aduan itu, BGN memutuskan memberhentikan sementara dua SPPG di kawasan Ponorogo itu. Hal ini dilakukan usai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mendapat konfirmasi dari menteri yang dimaksud.
Baca juga
PDIP bongkar APBN: Rp223 triliun dana MBG diambil dari anggaran pendidikan
Menteri itu mengklaim tidak memiliki cucu yang disebut memiliki kedua dapur itu. Menteri itu pun setuju dapur milik orang yang mengaku sebagai cucunya agar ditutup.
Temuan BGN Saat Sidak
Nanik mengungkapkan, BGN menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, bersama Tenaga Ahli Utama Waka BGN bidang Media, Hanibal Wijayanta, bersama tim, untuk mendatangi dua dapur MBG itu.
Hasilnya, tim menemukan kondisi dapur yang kotor, bau, jorok, dan belum memenuhi ketentuan petunjuk teknis maupun SOP (standard operational procedure) SPPG. Selain itu, lantai dapur juga mengelupas, dinding-dinding dapur kotor, keropos dan berjamur, ruang pemorsian yang tidak layak dan tidak ber-AC, tidak ada ruang istirahat, serta locker yang seadanya dan tidak terpisah.
Dari pengakuan dua Kepala SPPG itu juga diketahui mereka terpaksa juga merogoh kocek mereka sendiri untuk memperbaiki kondisi dapur yang jorok. Termasuk pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan," ujarnya.
Artikel lainnya: Daftar lokasi SPBU Pertamina di rest area Tol Trans Jawa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
