Newscast.id - Heboh isu 'Gulingkan Prabowo' yang dilontarkan Saiful Mujani. Pengamat politik senior itu pun disebut tengah melakukan makar.
Saiful Mujani akhirnya buka suara soal isu 'Gulingkan Prabowo'. Dia menegaskan, pernyataan itu bukan bentuk makar tetapi bagian dari ekspresi sikap politik dalam demokrasi.
"Pernyataan saya yang beredar luas itu disampaikan di acara halal bihalal dengan tema 'halal bihalal pengamat sebelum ditertipkan'. (perbatim tulisan di back drop halal bihalal 'ditertipkan' bukan 'ditertibkan')," ujar Saiful dalam keterangannya, dikutip Selasa, 7 April 2026.
Mujani menyinggung soal narasi yang beredar di media sosial yang menyebut pernyataan itu sebagai sebuah provokasi.
"Rekaman itu menyebar luas dengan framing "NGERIIII INI UDAH LUAR BIASA PROFOKASI-NYA. INI BISA DISEBUT MAKAR... JAGA NKRI!!!" (Dari Ulta Levenia di IG leveenia)," katanya.
Baca juga
Heboh pengamat politik Saiful Mujani serukan 'Gulingkan Prabowo': Dinasihati tak bisa
"Pertanyaannya apakah ucapan saya itu 'bisa disebut makar'? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi 'political engagement', yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo," tegas dia.
Mujani menegaskan, sikap politik merupakan bagian dari partisipasi politik yang dijamin dalam konstitusi.
"Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik, dan partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik," ujarnya.
"Partisipasi politik atau tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum bentuknya banyak. Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut kampanye, ikut nyumbang partai atau calon, ikut aksi politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai. Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi!" lanjutnya.
"Sikap dan tindakan politik itu bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi (UUD). la masuk dalam wilayah kebebasan berbicara. Sikap yang saya nyatakan secara verbal itu adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat. Dan di muka orang banyak adalah bagian dari kebebasan untuk berkumpul yang juga dijamin UUD," jelasnya.
“Apakah 'sikap politik' itu 'makar'? Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar berarti makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang," sambung Saiful.
"Mengapa saya melakukan political engagement, menyatakan sikap politik agar presiden Prabowo diturunkan?" ujarnya.
"Kata 'ditertibkan' itu istilah represi yang dilembagakan di zaman Orde Baru. Pada zaman itu ada lembaga khusus untuk merepresi warga yang dikenal dengan nama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah kepemimpinan Sudomo yang langsung di bawah Presiden Suharto. Lembaga itu wujud dari represi negara yang dilembagakan," jelas dia.
"Kata-kata Prabowo yang akan 'menertibkan para pengamat itu punya makna yang sensitif bagi saya sebagai mahasiswa tahun 80-an yang mengalami situasi represi itu. Kami menafsirkan yang terjadi pada Andre Yunus bisa terjadi pada kami para pengamat. Karena itu tema halal bihalal adalah 'para pengamat sebelum ditertipkan.'," ujar dia.
"Pernyataan Prabowo bahwa ia akan menertibkan para pengamat yang dinilainya tidak patriotic itu bagi saya merupakan bagian dari banyak pernyataan-pernyataan Prabowo lainnya sejak ia jadi presiden yang saya nilai "tidak presidensial." Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah presiden yang inklusif, menerima keragaman aspirasi dan kepentingan dalam sebuah republic, bersikap dan bertindak beyond partisan politics," katanya.
"Bagaimana cara menurunkannya? 1) Lewat pemilihan umum pada 2029. Saya kawatir 3,5 tahun keburu Indonesia makin buruk dan pecah. Harus disegerakan. 2) Lewat pemakzulan yang dimulai oleh DPR. Tapi secara realpolitik hampir tidak mungkin karena harus dimulai oleh DPR yang semuanya dibawah kendali Prabowo," ujarnya.
"Maka jalan alternatif adalah lewat people power. Tekanan massa seperti 1966, 1998. Masa menekan dan Prabowo mundur seperti dilakukan Suharto 20 Mei 1998. Gerakan ini setidaknya untuk mendelegitimasi Prabowo yang tidak presidensial itu, dan memperkuat oposisi massa, dan setidaknya akan lebih siap memasuki 2029 kalau rakyat bisa cukup sabar menunggu sampai 2029," pungkasnya.
Saiful Mujani lontarkan 'Gulingkan Prabowo' >>>
Pengamat politik Saiful Mujani melontarkan pernyataan yang kontroversial. Dia menyatakan agar menggulingkan Prabowo Subianto dari kursi Presiden.
Pernyataan itu dia lontarkan saat forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026. Namun, potongan video pidato Saiful Mujani baru viral di media sosial.
Acara itu dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat lainnya seperti Feri Amsari, Ray Rangkuti, dan Islah Bahrawi.
Dalam pidatonya, Saiful menilai Presiden Prabowo Subianto sudah tidak menunjukkan sikap 'presidential' meski sudah menjabat lebih dari satu tahun. Prabowo dinilai sangat tertutup terhadap kritik dan masukan publik.
"Oleh karena itu jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik dan itu tidak baik juga. Cuma untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh," kata Saiful Mujani dalam video yang dikutip Senin, 6 April 2026.
Mujani kemudian bicara soal peluang melakukan impeachment atau pemakzulan. Menurutnya, Prabowo tidak akan bisa turun dari jabatannya melakui mekanisme tersebut.
"Cuma lagi-lagi kalau Feri (Amsari) bilang cuma impeachment, dari awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-empeachment waktu proses pemilu itu," ujarnya.
"Nah kalau bicara impeachment kan prosedur-prosedur yang formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang, ah, udah gitu ya, nggak bisa kita harapkan," sambungnya.
Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini pun mengungkapkan ada cara yang lebih ampuh dibanding pemakzulan. Yakni melalui gerakan rakyat. Dia mencontohkan saat Presiden Soeharto dilengserkan dalam demo besar yang dilakukan mahasiswa dan aktivis pada 1998.
"Mengganti impeachment itu, ya hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 1998 Juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto. Dan itu tekanan, tekanan bukan undang-undang. Itu demo yang besar, seperti di Amerika itu," jelasnya.
"Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo," ujarnya.
"Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tapu menyelamatkan diri kita dan bangsa ini," tutup Mujani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
