20 Tahun Dilarang, Jokowi Buka Lagi Keran Ekspor Pasir Laut

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran ekspor pasir laut. Aturan ini sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun silam.

Izin ekspor pasir laut itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan ini diundangkan pada 15 Mei 2023.

Berdasar PP tersebut, pada Pasal 9 ayat Bab IV butir 2, menyebutkan, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.

"Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis 9 ayat Bab IV butir 2 huruf d.

Dalam aturan tersebut, pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor pasir laut wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Penjualan pasir laut baru bisa dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dari menteri yang menyelenggarakan penerbitan urusan di bidang mineral dan batubara.

Aturan itu juga menyebutkan, izin pemanfaatan pasir laut juga bisa diperoleh dari gubernur. Hal tersebut harus sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan pula, pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin ini harus bergerak di bidang pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

Permohonan izin tersebut wajib disertai proposal dan rencana kerja umum yang memuat tujuan dan pemanfaatan pasir laut, mitra kerja, serta lokasi yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis.