Pernah Dipasang Gibran, Pemerintah Kini 'Alergi' dengan Atribut One Piece

Atribut bendera dari film animasi One Piece kini marak berkibar. Pengibaran bendera One Piece itu berdekatan dengan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Para pejabat pun bersuara lantang dengan melarang pengibaran bendera tersebut.

Bendera bergambar bajak laut dengan topi jerami dan berlatar hitam adalah bagian ikonik dari One Piece. Ya, logo itu merupakan tokoh Topi Jerami Monkey D Luffy dan dikenal dengan nama Jolly Roger.

Bendera ini berlambang tengkorak dengan tulang bersilang di belakangnya yang identik dengan bajak laut atau yang dikenal dengan nama Jolly Roger. Namun, dalam bendera yang viral, Jolly Rojer memakai topi jerami Luffy.

Bendera One Piece itu kini marak berkibar di sejumlah wilayah. Fenomena ini mengundang pelarangan dari pemerintah.

Baca juga
Viral Bendera One Piece Berkibar Bersama Merah Putih Jelang 17 Agustus

Pernah Digunakan Gibran

Atribut One Piece simbol Jolly Roger Topi Jerami ini ternyata tak hanya viral di jelang HUT Kemerdekaan RI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menggunakan simbol tersebut dalam bentuk pin.

Pin bergambar Jolly Roger disematkan Gibran saat mendatangi rumah Prabowo Subianto pada 21 Januari 2024 pada masa kampanye Pilpres 2024. Pin ini juga dia pakai saat debat Pilpres 2024.

Momen Gibran Rakabuming Raka memakai atribut One Piece di saat kampanye Pilpres 2024 (ist)

Gibran saat itu menggunakan kemeja warna biru langit dan pin berlambang Jolly Roger Topi Jerami disematkan di dada sebelah kirinya.

Namun, lambang "One Piece" itu kini sudah ditafsirkan lain oleh pemerintah. di dada kiri Gibran tersebut kini ditafsirkan berbeda oleh pemerintah.

Simbol Pemecah Bangsa

Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai pemasangan bendera One Piece ini sebagai alat memecah belah bangsa.

"Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dasco di Jakarta pada 31 Juli.

Baca juga
Gibran Sebut Parfum LV dan Gucci Berasal dari Kemenyan

Dasco mengaku mendapat masukan dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebutkan, munculnya simbol One Piece diduga mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama melawan hal-hal yang seperti itu," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunaran, menyatakan pemerintah tidak melarang pengibaran bendera One Piece. Namun, harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum.

“Pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara,” kata BG dalam keterangannya, 1 Agustus.

Mantan Kepala BIN itu menilai, pengibaran bendera One Piece juga kini digunakan sejumlah pihak untuk memprovokasi. Padahal situasi negara saat ini kondusif.

“Kami mencermati dengan serius adanya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu,” kata BG.

“Ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih,” kata BG.

“Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara,” lanjutnya.

Sementara itu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, melarang pengibaran bendera One Piece.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut (One Piece) adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 Agustus.

"Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara," ujar Pigai.

“Sikap pemerintah adalah demi core of national interest atau Kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” pungkasnya.

Tindakan Provokatif

Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR Firman Soebagyo menyatakan, pengibaran bendera anime One Piece sebagai tindakan yang menjatuhkan pemerintah.

"Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh," kata Firman di Jakarta, 31 Juli.

"Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh. Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," ujarnya.

Firman mendorong aparat penegak hukum melakukan interogasi terhadap pihak yang mengibarkan bendera One Piece.

"Dilakukan ya, interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya, dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka," ujarnya. 

Artikel lainnya: Viral Pria Ngamuk dan Teriak Ada Bom di Pesawat Lion Air, Manajemen Buka Suara