Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Program MBG Sedot Rp223 Triliun

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 9,8 persen dibandingkan anggaran 2025 yang tercatat Rp690 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan anggaran pendidikan 2026 mencerminkan komitmen pemerintah menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Hal ini sesuai amanat konstitusi dan kesepakatan dengan DPR.

“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20% dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin, 8 September 2025.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan 2026 diarahkan pada tiga kelompok utama penerima manfaat. Yakni siswa dan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan.

Untuk siswa dan mahasiswa, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp301,2 triliun. Rinciannya:

• KIP Kuliah dan Bidikmisi Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
• Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa SD, SMP, dan SMA.
• Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 25 triliun bagi 4.000 mahasiswa, kegiatan riset, dan program pendidikan strategis.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 223 triliun untuk 82,9 juta orang.

Selain itu, alokasi anggaran pendidikan diberikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan mencapai Rp274,7 triliun. Anggaran ini digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru.

Selain itu juga ada Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun yang disediakan untuk 80.325 dosen, TPG ASN Daerah Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta gaji dan tunjangan lain sebesar Rp 120,3 triliun.

“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non-PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non-PNS,” jelas Menkeu.

Sementara untuk sarana-prasarana dan operasional pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,1 triliun. Dana itu digunakan untuk Program Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun, serta BOS Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa.

Sedangkan untuk Bantuan Operasional PAUD disiapkan anggaran Rp5,1 triliun bagi 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, Bantuan Operasional PTN Rp 9,4 triliun, serta pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp 3 triliun.

Pemerintah juga menyalurkan Rp253,4 triliun sebagai bagian dari desentralisasi pendidikan. Anggaran itu akan ditransfer ke daerah dan diperuntukkan membayar tunjangan guru negeri maupun swasta, bantuan operasional sekolah, PAUD, hingga program kesetaraan.

“Ini agar daerah di dalam melaksanakan desentralisasi yaitu fungsi pendidikan tetap bisa berjalan Rp 253,4 triliun termasuk untuk tunjangan guru negeri maupun swasta, biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk PAUD dan biaya operasi kesetaraan serta tambahan penghasilan guru tetap yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung,” kata Sri Mulyani. 

Artikel lainnya: Polisi Bakal Klarifikasi Artis Sherina Terkait Kucing Uya Kuya