Menyoal dapur MBG bermasalah tetap terima insentif Rp6 juta per hari

Newscast.id - Penggunaan anggaran di Badan Gizi Nasional kembali disorot. Kali ini terkait pemberian insentif ke dapur makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp6 juta per hari.

Badan Gizi Nasional mulanya menyatakan akan memberikan insentif Rp6 juta per hari ke dapur MBG meski tengah bermasalah dan ditutup sementara. Pernyataan itu kemudian mendapat sorotan.

"Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari)," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Makassar, Selasa, 28 April.

Dadan menjelaskan, ada 1.720 dapur MBG yang ditutup sementara karena melakukan pelanggaran. Dapur MBG itu pun akan tetap mendapatkan insentif Rp6 juta per hari.

Baca juga
BGN bicara soal SPPG cuan Rp1,8 miliar dan insentif Rp6 juta per hari tanpa pajak

"Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan," jelasnya.

Kebijakan itu mendapat kecaman karena kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris.

"Wah ini gila, di saat rakyat lagi susah, ekonomi lagi nggak baik, semua lembaga dipaksa efisiensi, negara justru membayar insentif kepada dapur SPPG yang ditutup karena kasus keracunan, dan karena tidak layak operasi," kata Charles Honoris dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya.

"Coba kita pakai logika sederhana, dapur ditutup itu artinya dapur itu bermasalah, artinya ada kelalaian, artinya ada risiko terhadap kesehatan masyarakat, tapi bukannya diberi sanksi tegas, dapur-dapur ini malah tetap dibayar Rp6 juta per hari, ini bukan hanya salah kebijakan, ini pemborosan yang terang-terangan," lanjutnya.

Menurutnya, kebijakan itu tidak akan memberi efek jera kepada dapur MBG. Apalagi jumlah dapur MBG bermasalah jumlahnya lebih dari seribu. Tentunya ini bertentuangan dengan efisiensi anggaran di tengah ekonomi yang belum membaik.

Baca juga
Motor listrik Rp43 juta mirip motor buatan China Rp10 jutaan, ini respons BGN

Klarifikasi BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana pun kembali merespons kecaman publik. Kini dia menyatakan, insentif tidak akan diberikan ke dapur MBG yang dihentikan sementara operasionalnya akibat kelalaian masih belum dicabut.

Kelalaian yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi dapur yang tidak layak, hingga tidak terpenuhinya standar higiene dan sanitasi yang menjadi syarat utama dalam program MBG.

"Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan," tegas Dadan di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif," ujarnya.

Dadan kini menyatakan, insentif hanya diberikan untuk dapur MBG yang beroperasi normal.

"Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi normal dan memenuhi seluruh ketentuan," jelasnya.

"Kalau SPPG tidak bisa beroperasi, baik karena perbaikan besar maupun persoalan kesiapan operasional, maka selama periode tersebut tidak ada insentif yang dibayarkan," tambahnya.

Artikel lainnya: Profil Green SM, taksi listrik yang diduga pemicu tabrakan KRL-KA Argo Bromo Anggrek