Demo Buruh 28 Agustus: Simak Tuntutannya dan Cek Rekayasa Lalu Lintas

Sekitar puluhan ribu buruh akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Simak tuntutan para buruh dan rekayasa lalu lintas dari polisi.

Demo buruh ini akan digelar serentak tak hanya di Jakarta. Tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia.

"28 Agustus 2025. Aksi damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, gedung DPR RI," demikian unggahan akun Partai Buruh.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan, demo buruh di Jabodetabek akan dipusatkan di depan Gedung DPR atau Istana Kepresidenan.

"Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu," ujar Said Iqbal dalam video yang diunggah akun Partai Buruh.

Berikut enam tuntutan massa buruh demo 28 Agustus:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029

Rekayasa lalu lintas

Mengantisipasi adanya demo besar, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin).

"Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan mana kala ada aktivitas dimana pun penyampaian pendapat itu apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR atau pun di titik-titik lain," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Komarudin menjelaskan, rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung. Dia juga meminta massa aksi agar tetap mengikuti peraturan saat menyampaikan aspirasi mereka.

"Jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan orang lain, pengguna-pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa menjadi korban," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menjelaskan siap melakukan rekayasa rute transportasi umum yang melintasi titik unjuk rasa. Salah satunya TransJakarta.

"Misalnya dari arah timur ke barat dan sebagainya, itu akan situasional, demikian pula dengan layanan TransJakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan gedung DPR," kata Syafrin.