Newscast.id - Persoalan penentuan desil ekonomi menimbulkan kontroversi. Banyak masyarakat yang tetiba mengalami kenaikan menjadi desil 9-10.
Seperti yang dialami Timbul (49). Tukang becak yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan Malioboro, Yogyakarta, ini mendapati keluarganya kini berada pada Desil 9, padahal sebelumnya mereka berada di Desil 1.
Perubahan desil cukup tinggi ini membuat Timbul cemas dengan masa depan putranya, Luki Arya Wijaya. Luki terancam kesulitan melanjutkan kuliah akibat kenaikan desil itu.
Dengan berada di posisi Desil 9, Luki dipastikan kesulitan mendapatkan keringanan biaya kuliah maupun mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Luki diketahui adalah mahasiswa Teknik Mesin di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pada semester pertama, biaya kuliah yang harus dibayarkan mencapai Rp15 juta.
Baca juga
Apa itu Desil 1-10? Tips cara ceknya dan cara ubah desil mandiri
Saat itu uang kuliah dibayarkan melalui patungan Timbul dan tabungan Luki. Meski demikian, keluarga masih memiliki kewajiban membayar uang kuliah yang harus dilunasi hingga akhir Desember.
"Ceritanya anak saya itu mau kuliah. Itu mau cari apa itu keringanan, cari biaya itu ternyata itu dicek itu di balai desa itu desilnya jadi naik. Begitu jadi ya bingung saya," kata Timbul di Yogyakarta.
Timbul tidak ingin cita-cita Luki terhenti. Sebab, mengatakan dirinya tidak ingin cita-cita Luki terhenti.
Timbul mengaku penghasilannya sebagai tukang becak di Malioboro tidak tetap. Tergantung pada jumlah penumpang dan kondisi wisatawan.
"Kalau penghasilannya itu enggak bisa dirata-rata, soalnya kan kita itu kan cuma ada, kadang toh. Ya terkadang ya dapat duit, terkadang enggak dapat duit, itu sudah biasa kalau tukang becak itu," katanya.
Menurutnya, sebelum sensus ekonomi, dia masih mendapatkan bansos dari pemerintah. Namun kini tiba-tiba melonjak menjadi Desil 9, yang artinya kelompok yang tidak mendapatkan bansos.
"Bansos dulu dapat. Tiga bulan orang ambil uang, saya ambil uang. Terakhir tiga bulan lalu," katanya.
Timbul menjelaskan, rumah yang dia tempati adalahg rumah warisan orang tuanya. "Rumah bapak saya. Tapi bapak saya sudah meninggal. Belum dibagi. Yang punya 7 orang," katanya.
"Ini kan (rumah) masih rumah keluarga," tuturnya.
"Harapannya kembali normal desil saya jadi nanti misalnya mau mengajukan beasiswa atau KIP itu ya mudah-mudahan bisa, kan begitu harapan," katanya.
Respons Wakil Bupati Kulon Progo
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, turun tangan atas permasalahan tersebut. Dia mendatangi rumah Timbul untuk melihat langsung kondisi keluarganya.
"Kami sebagai kepala daerah, bagian dari kepala daerah, kami memastikan dan kami harus terjun langsung. Apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan," katanya.
"Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini untuk lebih dipastikan lagi, untuk lebih memastikan lagi. Hari ini juga hadir Pak Lurah. Kami prihatin apabila ada warga kami yang tidak sekolah," katanya.
"Dalam artian lebih detail itu situasi dan kami pengin dalam menentukan hal tersebut selalu koordinasinya ditingkatkan kelurahan, kapanewon atau kecamatan dan pemerintah daerah, dalam artian dari dinas sosial. Itu atau di pemerintah daerah, tolong diorganisasikan jadi sinkron data tersebut," ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengklaim telah memverifikasi terhadap kondisi keluarga Timbul.
"Dia memang anggota rumah tangganya tiga. Kemudian punya anak dua. Pak Timbul itu kalau enggak salah bentor, becak motor. Becaknya bentornya itu ditaruh di sini, di Malioboro sini, ya, bentor motor. Terus kemudian juga punya usaha ayam. Yang kecil-kecilan di situ, tetapi ada penghasilan di sana," kata Endang di kantor BPS DIY, Senin (24/8).
"Ada juga kepemilikan motor. Tapi kalau rumahnya, milik sendiri itu, rumahnya milik sendiri," katanya.
"Kita akan mencari solusi yang baik. Artinya data yang dilakukan kemarin oleh petugas gitu ya, itu juga sudah dilakukan dan sudah dimasukkan ke kanal Kemensos seperti itu," katanya.
"Apabila bapak ibu atau masyarakat tidak sesuai, tapi harus jujur, semua harus jujur sehingga kita dapat data yang baik. Jadi masing-masing bisa memutakhirkan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, dan cek WA center, call center, maupun DTSEN," katanya.
Menurut Endang, verifikasi ulang diperlukan karena sistem pendataan juga memiliki kemungkinan kesalahan.
"Itu namanya sebuah sistem. Namanya yang pendata juga manusia, yang mengisi juga manusia. Jadi proxy means test (PMT) namanya sebuah juga sebuah program. Nah cara kita mengantisipasi untuk yang tadi inklusif dan eksklusif eror ini, kita lakukan verifikasi," ujarnya.
Artikel lainnya: Lepas dari ikatan, anjing pitbull gigit bocah 9 tahun hingga luka parah di Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
