Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto diterpa isu korupsi dalam pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Menteri Pertahanan itu disebut menerima US$ 20 juta atau sekira Rp312,2 miliar dari pengadaan tersebut.
Kasus itu mencuat dari potongan tangkapan layar media bernama META NEX dan dimuat dalam situs agregator MSN.
Dalam pemberitaan itu disebutkan, The Group of States Against Corruption (GRECO) dari Uni Eropa menyelidiki skandal pengadaan Mirage 2000-5 oleh Kemenhan. Pihak Indonesia disebut membeli 12 pesawat jet tempur bekas Qatar itu senilai US$792 juta atau setara Rp 12,4 triliun.
Jubir Kemenhan sekaligus jubir Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan kasus tersebut.
"Tidak ada pembelian pesawat mirage even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage," kata Dahnil di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024.
"Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoaks tersebut itu jelas adalah fitnah," ujarnya.
Dahnil menjelaskan hasil penelusuran TKN terkait pemberitaan tersebut.
Baca juga
Prabowo Disebut Terima Suap Rp312 M dari Proyek Mirage dari Qatar, Kemhan Buka Suara
"Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Meta Nex, sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke Meta Nex, berita itu tidak ada sama sekali," kata Dahnil.
“Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu kami menyebutnya situs MSN, konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Meta Nex, sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke Meta Nex, berita itu tidak ada sama sekali,” ujarnya.
“Dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan,” sambungnya.
Dahnil pun kembali menegaskan, Kemenhan tidak pernah melakukan kontrak pembelian efektif untuk pengadaan jet tempur tersebut karena alasan fiskal.
Baca juga
JK Soal Alutsista Era Prabowo: Pesawat Umur 25 Tahun Harganya Rp1 T, Pantas Nggak?
“Keterbatasan atau kemarin kita menggunakan istilah kapasitas fiskal kita belum bisa meng-cover terkait dengan belanja Mirage tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, mengaku sudah meminta asistensi kepada pemerintah Amerika melalui Departemen of State atau Kemlu Amerika. Menurutnya, permintaan itu tidak ada.
"Saya berinisiatif mengecek langsung, saya mengecek langsung, saya menelepon kepada Departemen of State Indonesia Desk, dan saya menanyakan kebenaran dari berita ini, saya kirim linknya ke mereka dan saya tanyakan apakah benar," kata Rosan.
"Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya berapa jam kemudian dan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya GRECO mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan mengenai pembelian mirage itu," sambungnya.
"Saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di Duta Besar Amerika Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali," ujarnya.
"Jadi ini juga menambah bukti-bukti bahwa kita itu adalah berita yang palsu berita hoaks, berita yang tidak benar yang sifatnya memang suatu hal yang sangat keju untuk menyudutkan Pak Prabowo dalam hal ini," jelasnya.
Artikel lainnya: 12 Kali Tenggelamkan Dante Anak Tamara, YA Jadi Tersangka dan Terancam Pidana Mati
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
