KPK Usul Partai Politik Diberi Dana APBN Agar Tak Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar setiap partai politik diberikan dana besar yang berasal dari APBN. Hal ini untuk mengurangi tingkat korupsi yang dilakukan kader parpol.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Kamis, 15 Mei 2025.

Menurut Fitroh, salah satu penyebab terjadinya korupsi karena mahalnya biaya politik untuk menjadi pejabat dalam pemilu. Mulai dari pemilihan kepala desa hingga presiden.

"Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," ujarnya.

Baca juga
KPU Buka Surat PPATK: Ada Bandahara Parpol Terima Ratusan Miliaran untuk Galang Suara

Menurut Dia, para pejabat publik itu juga kerap memiliki pemodal untuk memenangkan pemilihan. Sehingga ada upaya untuk memberikan timbal balik ke pemodal saat pejabat itu terpilih.

"Nah timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah, di kementerian, maupun di dinas-dinas," papar Fitroh.

Fitroh menilai, jika partai politik mendapatkan dana yang bisa menggantikan pemodal tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi.

"Sehingga seluruh proses dalam baik proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pejabat-pejabat publik itu di-cover oleh partai politik," ucapnya.

"Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barang kali bisa mengurangi (korupsi)," sambungnya.

Baca juga
Beredar Nama-nama Petinggi Parpol Penerima Dana Korupsi BTS, Ini Kata Kejagung

Fitroh juga berharap partai politik menyeleksi calon-calon yang diusungnya dan menekankan soal integritas.

"Rekrutmen untuk memilih calon legislatif, maupun calon eksekutif itu betul-betul harus melalui proses seleksi, ada asesmen. Seperti yang terjadi dalam pemilihan pejabat-pejabat di kelembagaan, meskipun tidak semua. Tapi itu sangat penting," tuturnya.

"Menjadi pejabat memiliki peluang besar, kesempatan besar untuk mencuri uang rakyat. untuk mencuri, menggunakan uang yang bukan haknya. Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit," jelasnya.

"Ini penting sehingga orang yang nanti ikut konstelasi politik ini memang sudah memenuhi standar yang ditetapkan," tambah dia. 

Artikel lainnya: Roy Suryo Diperiksa Soal Ijazah Jokowi: Ditanya 24 Pertanyaan: Saya Berhak Tak Jawab