JK Soal Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Buat Pemerintah Sebelum Ambil Keputusan

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, merespons soal keputusan pemerintah yang akhirnya memutuskan empat pulau bersengketa menjadi milik Provinsi Aceh. Dia berharap pemerintah dapat belajar dari polemik ini.

Keempat pulau yang disengketakan itu adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya memutuskan empat pulau itu adalah milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR, Pak Dasco yang memimpin pertemuan ini dia tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya," kata JK.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menerima Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, di kediamannya, di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Juni 2025.

Baca juga
Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Jusuf Kalla: berdasar UU, 4 Pulau itu Milik Aceh

"Jadi bagi kita semua ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita harus membaca betul undang-undang Aceh, MoU Helsinki," ucapnya.

JK menjelaskan, berdasarkan undang-undang dan perjanjian termaktub apabila ingin mengambil atau membuat keputusan yang berhubungan dengan Aceh, maka harus dengan sepengetahuan, konsultasi dan persetujuan dari Pemerintah Aceh.

"Nah ini tidak dilakukan. Tapi alhamdulillah ini selesai, ini pembelajaran bagi pemerintah bahwa sebelum mengambil tindakan-tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua," ujarnya.

"Sebenarnya kita malam ini mau bicara serius, tapi karena sudah selesai, alhamdulillah. Jadi tinggal silaturahmi, karena kita saling tukar pengetahuan tentang masalah di Aceh itu. Bagi beliau dan saya, pasti boleh mengetahui tentang apa seharusnya dilakukan mengenai Aceh itu," kata JK.

Baca juga
Akar Masalah dan Kronologi 4 Pulau Aceh Jadi Milik Sumut

Sementara itu, Wali Nangroe Aceh Malik Mahmud mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo.

"Saya sebagai Wali Nangroe Aceh mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah di atas sudah selesainya masalah polemik empat pulau yang berlaku baru-baru ini dan dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya termasuk juga Pak Mendagri," kata Malik Mahmud.

"Dan ini suatu keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, saya khawatirkan bahwa ada kejadian gejolak lagi di antara, terutama antara Sumatera Utara dan Aceh. Ini sebenarnya tidak perlu. Saya khawatirkan itu akan terjadi," imbuhnya.

Isi Lengkap Perjanjian Soal Sengketa 4 Pulau >>>