Viral calon manajer Kopdes latihan militer bawa senjata, ini respons Istana

Newscast.id - Latihan dasar kemiliteran atau latsarmil untuk calon manajer Koperasi desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih terus menuai sorotan. Terbaru, para calon manajer itu disuruh menenteng senjata seperti anggota TNI.

Video calon manajer Kopdes latihan militer membawa senjata ini viral di media sosial. Dlaam video itu terlihat, peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang didominiasi perempuan itu tengah menenteng senjata.

Mereka terlihat seperti tengah mengawasi suatu target musuh. Momen itu juga disaksikan peserta lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengaku sudah melihat video tersebut. Menurutnya, pelatihan membawa senjata itu memang berlaku untuk pendidikan militer.

Baca juga
Istana pastikan latihan militer dilanjutkan meski 5 calon manajer Kopdes meninggal
Kemenhan setop latihan militer calon manajer Kopdes, diganti program bela negara

"Ya itu memang saya lihat. Saya juga seorang militer ya, awalnya saya berpikir ini latihan model apa ini. Model ya artinya masing-masing satuan kan ada berbeda ininya. Rupanya memang saya juga awalnya kok ada latihan seperti ini. Tapi pendidikan militer itu rata-rata seperti itu," ujar Dudung di Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 30 Juni 2026.

"Karena memang kita ini kan mengandung sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi ada komponen utama, ada komponen cadangan, ada komponen pendukung," jelasnya.

"Komponen pendukung itu salah satunya adalah rakyat. Kalau di luar negeri itu kan ada wajib bela negara, ada wajib militer, kalau di kita tidak," katanya.

Dudung menjelaskan, Indonesia saat ini menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya, masyarakat masuk dalam komponen pendukung. Sehingga, rakyat bisa mengetahui dasar-dasar dari kemiliteran.

"Makanya sudah mulai ada undang-undang yang mengatur tentang bela negara dan dilatih. Karena kalau sistem pertahanan rakyat semesta itu ke depan itu akan kalau misalnya terjadi perang gerilya, jadi rakyat itu sudah bisa dipersenjatai. Kalau di luar negeri kan kalau tidak masuk wajib militer itu ditahan. Di Singapura, di Amerika, di mana-mana, di Korea, di Jepang, kalau di kita tidak ada seperti itu," jelasnya.

"Mungkin kalau kemarin dilatih seperti itu ya menurut saya pengenalan awal saja. Tidak kemudian akhirnya bagaimana mengatasi hambatan, mengatasi musuh, mengejar musuh, tidak. Kalau itu khusus militer," katanya.

"Kalau ini pengenalan nih, suatu ketika nanti kita perang, rakyat dilibatkan, dia sudah terampil. Minimalnya seperti itu menurut saya. Ya oke-oke saja lah kalau saya," ujarnya.

Artikel lainnya: Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara, denda Rp1 M, ganti kerugian Rp809 M