Istana Negara Anggarkan Rp8,3 Miliar Buat Beli Mobil Baru, Ini Alasannya

  • Arry
  • 8 Feb 2022 18:27
Mobil Dinas Kenegaraan(humas/setkab)

Istana Kepresidenan menganggarkan Rp8,3 miliar untuk membeli mobil baru. Lelang pengadaan mobil baru ini dibuka pada 7 Januari 2022.

Proyek mobil baru Istana Kepresidenan diketahui dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kementerian Keuangan. Tender berkode 35735011.

Dalam laman itu ada tender dari Satuan Kerja Istana Kepresidenan Jakarta. Nama tendernya Pengadaan Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022. Pagu anggaran Rp8.357.765.500 dengan nilai HPS Rp8.315.976.200.

Dijelaskan dalam laman itu, ada 36 perusahaan yang mengikuti tender ini. Tiga perusahaan yang mengajukan tawaran terendah adalah PT Satria Internusa Perkasa dengan nilai Rp7.998.100.000, Multisystem Infra Engineering dengan nilai Rp8.157.199.600, dan CV Kana Komputindo dengan nilai penawaran Rp8.310.000.000.

Tender pengadaan mobil itu akhirnya dimenangkan PT Satria Internusa Perkasa yang beralamat di Poin Mas Raya, Pancoran Mas, Depok Jawa Barat. Dengan nilai penawaran yang diajukan adalah Rp7.998.100.000.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menjelaskan, pengadaan mobil itu nantinya akan digunakan untuk kegiatan tamu negara.

"Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara," kata Heru di Jakarta, Selasa, 8 Februari 2022.

"Pengadaan ini sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden yang sudah disepakati proses pengadaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019-2024," jelas Heru.

"Jadi memang untuk anggaran juga sudah direncanakan sejak awal. Di samping itu, beberapa unit kendaraan yang diadakan merupakan peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada 2021 ini. Kendaraan ini juga untuk mendukung rangkaian kegiatan tamu negara," ungkap Heru.

"Dalam pelaksanaannya, kami mengutamakan aspek efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran; tentu kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas atau mendesak," ujarnya.

 

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait