Eks Jubir Istana Buka Alasan Izinkan Kaesang Pakai Fasilitas Pemprov tapi Anies Tidak

Pemprov Jawa Barat membatalkan acara diskusi Anies Baswedan yang akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Namun, di waktu yang sama hanya menegur panitia acara yang dihadiri Kaesang Pangarep di fasilitas milik Pemprov.

Untuk diketahui Anies diundang dalam acara sebuah diskusi yang digelar pada Minggu, 8 Oktober 2023. Dan di hari yang sama, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara yang digelar Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) di SOR Arcamanik.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menjelaskan, gedung yang akan digunakan Anies merupakan fasilitas milik pemerintah dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Namun, bekas Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden itu mengklaim acara Kaesang tidak ada atribut parpol.

"Di acaranya Mas Kaesang tidak ada atribut partai dan dalam diskusinya pun tak ada ajakan untuk memilih orang tertentu, partai tertentu," jelas Bey di Bandung, Senin, 9 Oktober 2023.

Baca juga
Acara Diskusi Anies Baswedan di Bandung Dibatalkan Sepihak Pemprov Jabar, Ada Apa?

"Bahkan beliau menyebut semua partai, semua capres, dan juga mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada pemilu. Jadi itu murni diskusi," imbuhnya.

Bey pun mengaku hanya menegur panitia acara Kaesang agar tidak menggunakan atribut politik.

Sementara mengenai dilarangnya acara kegiatan diskusi Anies, menurut Bey, pada awalnya panitia acara menyatakan tidak ada unsur politik dalam kegiatan tersebut. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jawa Barat mengizinkan acara tersebut.

Namun pada Sabtu, 7 Oktober, atau satu hari jelang acara digelar, pihakPemprov menerima informasi ada pemasangan baliho yang memuat nama paslon capres-cawapres di Gedung Indonesia Menggugat. Menurutnya, hal tersebut melanggar aturan KPU karena gedung pemerintah dilarang digunakan untuk ajang kampanye politik.

Acara diskusi itu pun kemudian tetap digelar di halaman GIM saja. Anies dan para peserta melakukan acara dengan lesehan.

Meski demikian, Bey menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mensosialisasikan gedung mana saja yang boleh digunakan untuk kegiatan politik di Jawa Barat.