Newscast.id - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat sorotan tajam oleh media asal Inggris, The Guardian. Mereka bahkan menyebut, ibu kota yang berlokasi di Kalimantan Timur itu terancam menjadi kota hantu.
Sorotan itu ditulis dalam artikel Guardian yang berjudul "Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a 'ghost city'". Guardian menilai, pembangunan IKN tersendat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, anggaran untuk IKN anjlok dari 2 miliar poun pada 2024 menjadi 700 juta poun pada 2025.
"Tiga tahun sejak mantan presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius, yang bertujuan menggantikan Jakarta yang berpolusi, padat, dan tenggelam, beberapa orang mulai khawatir bahwa ibu kota itu akan menjadi kota hantu," demikian tulis The Guardian.
Baca juga
Diminta Ngantor di IKN, Gibran: Kemarin Nyuruh di Papua, Pindah-pindah Terus
Guardian bahkan mencatat, Prabowo sampai saat ini belum mengunjungi IKN usai dilantik menjadi presiden. Mereka pun menggarisbawahi langkah Prabowo yang "diam-diam menurunkan status Nusantara" menjadi ibu kota politik.
Dalam artikelnya, The Guardian menuliskan, sejumlah kendala proyek IKN. Pada 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi pembangunan IKN memutuskan mengundurkan diri.
Selain itu, jumlah orang yang ditargetkan mendiami IKN juga masih jauh dari sasaran. Mulanya, sebanyak 1,2 juta orang ditargetkan tinggal di IKN pada 2030. Nyatanya, sampai saat ini hanya sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di IKN.
Padahal pembangunan blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, hingga bandara sudah dilakukan. Namun, suasana jalanan masih kosong. Hanya ada sejumlah tukang kebun dan wisatawan "kepo" yang berkeliaran.
The Guardian kemudian mengutip komentar pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah. Dia menyatakan, IKN saat ini sudah termasuk menjadi kota hantu. Apalagi embel-embel ibu kota politik dinilai tak memiliki makna dalam hukum di RI.
"Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau," kata Herdiansyah, yang disitat The Guardian.
The Guardian mengutip pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono yang optimistis dengan proyek ini.
"Presiden [Prabowo] mengatakan kepada saya, 'Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat'," kata Basuki, yang membantah bahwa mandeknya pembangunan IKN disebabkan karena pengaruh politis.
"Dananya sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu?" ucap Basuki.
Masih dalam artikelnya, The Guardian kemudian menanyakan komentar sejumlah masyarakat lokal mengenai sepinya IKN di masa pemerintahan Prabowo.
Warga lokal mengaku, awalnya diuntungkan karena kehadiran para tukang di sana. Namun, setelah pemerintahan berganti, banyak usaha-usaha kecil yang terpaksa tutup karena tidak ada lagi pekerja atau karena pekerja tak seramai dulu.
"Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya," kata Fathur Roziqin Fen dari kelompok lingkungan hidup Walhi.
The Guardian pun mengutip pernyataan pemerintah RI yang membantah, pembangunan IKN telah mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemerintah mengeklaim sudah melibatkan masyarakat adat dan memberikan kompensasi atas tanah mereka.
Artikel lainnya: Misteri Temuan 2 Kerangka Manusia di Gedung Kwitang yang Terbakar Saat Demo Agustus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
