Kena Sanksi PDIP Gegara Mau Nyapres, Ganjar Pranowo Singgung Jokowi-Megawati

  • Arry
  • 25 Okt 2022 08:54
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo(sahabat ganjar/sahabatganjar.com)

Ganjar Pranowo kena sanksi dari PDI Perjuangan. Hukuman dijatuhkan gegara Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan diri siap maju dalam Pilpres 2024.

Ganjar pun diminta menghadap pimpinan partai pada Senin, 24 Oktober 2022. Dia pun disidang dalam pertemuan yang dipimpin Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menjelaskan, pernyataan Ganjar Pranowo siap maju dalam Pilpres 2024 telah menimbulkan multitafsir, meski tak melanggar aturan partai.

"Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Jakarta.

Baca juga: Partai NasDem Resmi Usung Anies Baswedan Sebagai Capres 2024

Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sudah mengeluarkan instruksi kepada semua kader agar tidak bicara Capres 2024.

"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022," ujarnya.

Pernyataan Ganjar siap maju dalam Pilpres 2024 dilontarkan pada 18 Oktober 2022. Saat itu Ganjar menyatakan semua anggota partai harus siap jika diusung menjadi calon presiden.

Ganjar Pranowo pun langsung memberikan pernyataan soal dirinya kena sanksi dari PDI Perjuangan.

"Saya terima kasih dari Pak Sekjen dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearence pada statement saya dan tentu sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya harus memperbaiki," kata Ganjar Pranowo.

"Dan tentu saja yang kedua Pak Sekjen juga bicara PDIP Perjuangan, juga baju saya, semua keputusan terkait dengan Pilpres keputusan Ketua Umum, jadi semua pasti akan mengikuti," ujarnya.

 

Ganjar kemudian menyinggung tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Yakni mengendalikan inflasi, dan soal stunting. Sehingga pemimpin harus turun langsung ke lapangan.

"Saya orang yang setuju tadi yang disampaikan mesti turun ke bawah mengurusi apa yang ada di daerah. Tentu hari ini kita berkaca mengendalikan inflasi dan ini bagian cara mendukung Pemerintah Nasional apa yang diperintahkan Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu," kata Ganjar.

"Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan Ketua Umum yang juga kami bereskan stunting tadi, makan pendamping beras," lanjut dia.

"Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi suatu krisis, daerah sudah siap itu yang kita kerjakan. Dan kami dari Jateng juga sudah menyiapkan BRIDa sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan," ujarnya.

"Maka sebenarnya yang disampaikan Pak Sekjen kita terjemahkan yang ada di bawah termasuk siaga bencana yang saat ini terjadi di mana-mana," ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar tetap menegaskan dirinya siap jika dicalonkan sebagai calon presiden jika diusung partai.

"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap apapun," kata Ganjar.

"Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait