Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando, yang menyinggung dinasti politik di Yogyakarta.
Sri Sultan pun mempersilakan kepada siapa saja yang tidak suka dengan dinasti di Yogyakarta untuk amandemen UUD 1945 yang mengatur keistimewaan Yogyakarta.
"Komentar boleh, wong komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya ya, konstitusi peralihan itu kan ada 18B (UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat), yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," kata Sultan, Senin, 4 Desember 2023.
Pasa 18B UUD 1945 berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".
"Sehingga bunyi undang-undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam. Ya melaksanakan itu aja (undang-undang)," kata Sultan.
Sultan pun menyerahkan pekada masyarakat apakah dinasti terjadi di Yogyakarta atau tidak. Yang penting, sejarah dan asal usul DIY telah dihargai melalui keistimewaan.
"Itu saja bunyi UU Keistimewaan, itu. Tapi kok kalimat dinasti atau tidak, di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan gitu aja," katanya.
Baca juga
Begini Pernyataan Ade Armando Singgung Dinasti Yogyakarta Hingga Singgung Ganjar
"Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti. Undang-undang Dasar," tambah Sultan.
Untuk diketahui, Ade Armando melontarkan pernyataan yang kontroversial. Awalnya dia meragukan gerakan aliansi mahasiswa di Yogya yang diikuti BEM UGM dan UI beberapa waktu lalu. Saat itu para mahasiswa ini mengkritisi politik dinasti Presiden Jokowi.
"Tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM mereka gunakan baju kaus bertuliskan republik rasa kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando.
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti ya politik dinasti yang sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," jelasnya.
Artikel lainnya: Respons Jokowi Disebut Marahi Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Untuk Apa Diramaikan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
