Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan kasus dugaan korupsi terkait pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Koalisi ini terdiri dari Imparsial, Kontras, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Amnesty International Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Peneliti Imparsial Husein Ahmad menjelaskan, KPK perlu menelusuri rencana pembelian Mirage 2000-5 ini. Apalagi pesawat ini pernah ditolak sejumlah negara dan sempat ingin dihibahkan ke Indonesia pada 2005.
"Penting pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar ini seluas-luasnya kepada publik. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Kan kita dikatakan fitnah nih kemarin," kata Husein di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Baca juga
Prabowo Disebut Terima Suap Rp312 M dari Proyek Mirage dari Qatar, Kemhan Buka Suara
"Supaya tidak ada lagi fitnah, kalau memang benar katakan benar. Kalau memang ada suap telusuri. Kalau tidak ada ya mari kita sama-sama melanjutkan namanya pengawasan masyarakat sipil ini," tandas dia.
Menurut Husein, untuk menelusuri kasus ini, KPK harus proaktif menggandeng penyidik Uni Eropa. Selain itu, KPK juga diminta mengusut dugaan keterlibatan broker dalam pembelian Mirage ini.
Nama broker tersebut muncul dalam artikel dari potongan artikel Meta Nex yang diunggah di situs agregator MSN berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation pada Jumat, 9 Februari. Sososk itu adalah Habib Boukharouba.
Dalam artikel itu disebutkan, Habib ini disebut menjalin kesepakatan dengan Kemhan yang diwakili Menteri Prabowo Subianto. Habib diketahui juga adalah seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Prancis. Selain itu ada pula nama broker dari Ceko bernama Excalibur International.
"Ada problem bahwa ini ada broker dalam jual-beli Mirage 2000-5. Pertama, ada keterlibatan orang yang disebut-sebut sebagai rekan dekat dari Prabowo Subianto. Namanya Habib Boukharouba. Habib Boukharouba adalah CEO dari E-System Solutions. E-System Solutions basenya ada di Qatar," kata Husein.
"Dia sendiri adalah seorang pilot, mantan pilot Angkatan Udara Prancis. Dikatakan dalam Juni dalam sebuah situs pertahanan Israel, disebutkan bahwa dia adalah kawan dekat dari Prabowo Subianto," imbuhnya.
"Mungkin itu gosip. (Tapi) ketika kami telusuri namanya Habib Boukharouba, ternyata dia bolak-balik Indonesia (dari) negaranya," ujarnya.
Baca juga
TKN Prabowo-Gibran Ungkap Hasil Penelusuran Isu Suap Jet Tempur Mirage
"Pada sekitar Januari 2022, dia datang mengisi sebuah seminar di Universitas Pertahanan. Sebuah universitas di bawah Kementerian Pertahanan," jelas Husein.
"Pada November 2023, dia mengisi lagi sebuah simposium di Kementerian Pertahanan. Artinya memang dia bolak-balik ke Indonesia dan dia kenal dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di Kementerian Pertahanan dan dugaan inilah yang kemudian mesti kita bongkar, adanya broker," ujarnya.
"Selain itu ada Ada excalibur International, sebuah perusahaan broker Ceko, dia terkenal di dunia dengan menjual barang-barang ex Uni Soviet broker," jelasnya.
"Ini kemudian yang diberitakan dalam berbagai macam media baik lokal maupun internasional membrokeri proses pembelian Mirage 2000-5. Broker excalibur International bukan satu kali bekerja sama dengan Kemenhan kalau kita cek," papar dia.
"Di website excalibur International, ada satu mega proyek yang besar juga senilai 500 juta Euro yaitu pengadaan sebuah medium range air defense yang juga gelap barangnya, nggak jelas siapa produsennya. Karena broker ini kan dia bukan produsen tapi kemudian dia mengeklaim bahwa dirinya sudah deal dengan pemerintah pertahanan untuk menjual sebuah medium range air system defense seperti Iron Dome di Israel itu ke Indonesia. Nah, ini yang mesti kita ditengarai," jelas dia.
Baca juga
Profil PT TMI, Perusahaan Ordal di Proyek Kemenhan yang Dibuka Anies: Milik Gerindra?
Excalibur International ini juga diketahui menjual senjata-senjata laras panjang dan pendek ke Indonesia.
"Ini sungguh menyakitkan di tengah pindad dan lembaga dan industri pertahanan lokal kita yang kembang-kempis, Kementerian Pertahanan justru membolehkan sebuah broker atau perusahaan dari luar negeri yang barangnya kita bisa produksi sendiri, untuk menjual belinya di Indonesia. Ini sungguh menyakitkan," jelasnya.
"Saya kira lingkaran setan ini harus kita buka Ini menjadi awal supaya posisinya terang benderang," ujarnya.
"Tentu saja kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa Habib Boukharouba, siapa Excalibur Internasional dan apa permainannya di Kemenhan, tapi yang jelas ada jejak digitalnya. Dia bolak-balik ketika sedang pemilu, dan ada dugaan bahwa ada suap di sana," tambah dia.
Untuk diketahui, kasus ini mencuat usai sebuat berita termuat dalam situs agregator MSN berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation yang tayang pada Jumat, 9 Februari 2024.
Dalam artikel itu disebutkan, Badan Antikorupsi Uni Eropa atau GRECO tengah mengusut kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan pemerintah Qatar.
Diduga ada potensi mark up dan kickback 7 persen dalam transaksi ini. Yakni sebesar US$55,4 juta yang digunakan untuk pendanaan kampanye presiden pada Pilpres 2024.
Sedangkan sebanyak 12 unit pesawat Mirage 2000-5 itu rencananya akan dibeli senilai US$792 juta atau setara Rp12,4 triliun.
Harga beli Indonesia terhadap Mirage 2000-5 jauh lebih mahal daripada harga beli pesawat yang ada di kisaran US$30 juta. Bahkan di beberapa sumber lainnya disebutkan harga pesawat tersebut berkisar US$23 juta.
Pesawat ini pernah dihibahkan ke Indonesia pada 2005. Namun saat itu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menolaknya. Alasannya, perawatan pesawat tersebut sangat mahal.
Mengenai kasus ini, Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Azhar Simanjuntak, telah berkomentar. Menurutnya, rencana pembelian Mirage 2000-5 telah dibatalkan dengan alasan keterbatasan fiskal.
"Tidak ada pembelian pesawat mirage even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage," kata Dahnil di Jakarta, Sabtu, 10 Februari.
Artikel lainnya: Tunjukkan Jari Bertinta Pemilu, Masuk Dufan Ancol Diskon 50 Persen
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
