Dua kapal dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana ramai diperbincangkan. Dua kapal itu disebut digunakan untuk mengangkut nikel dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapal itu heboh dan diduga dimiliki mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana.
Pemilik kapal tersebut akhirnya buka suara. Kapal JKW dan Iriana diketahui milik PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI).
Corporate Secretary PSSI, Desi Femilinda Safitri, menegaskan, perusahaan tidak terlibat dalam aktivitas penambangan, termasuk di wilayah Raja Ampat.
“Perseroan ingin menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi, kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat,” kata Desi melalui Keterbukaan Informasi, dikutip Rabu, 11 Juni 2025.
Baca juga
Prabowo Cabut Izin 4 Penambang Nikel di Raja Ampat, PT GAG Nikel Aman
Desi menjelaskan, PSSI adalah perusahaan jasa logistik laut. Perusahaan bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral.
Layanan ini dilakukan melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia berdasarkan kontrak kerja dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Peran Perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dan kegiatan operasional kapal-kapal kami dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka,” imbuhnya.
Selain itu Desi juga buka suara soal nama kapal yang disebut-sebut sebagai nama tokoh politik. Dia menegaskan, pemberian nama kapal tidak pernah dikaitkan dengan nama tokoh. Nama kapal dipilih berdasarkan pertimbangan internal.
“Penamaan kapal 'JKW Mahakam' dan 'Dewi Iriana' dilakukan oleh Perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam,” ucap Desi.
Desi juga menjelaskan, foto-foto yang beredar adalah dokumentasi lama. Saat ini kapal JKW dan Iriana justru beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, bukan Raja Ampat.
“Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, juga membantah adanya keterlibatan Jokowi dan keluarga dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
"Itu izin-izinnya itu keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang empat IUP kami cabut itu, IUP- nya keluar pada 2004-2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," kata Bahlil di Jakarta pada Selasa, 10 Juni.
Artikel lainnya: Ahok Diperiksa Bareskrim soal Korupsi Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
