Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, tengah menjadi sorotan publik. Dia membuat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan alias PBB-P2 sebanyak 250 persen. Selain itu dia juga menantang warganya.
Dalam video yang beredar, terlihat Sudwo melontarkan pernyataan terkait warganya yang menolak kebijakan kenaikan PBB 250 persen. Dia bahkan menantang warganya untuk berdemo.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan lakukan. Jangankan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dikutip dari akun Instagram @pati.24jam dikutip Rabu, 6 Agustus 2025.
Pernyataan itu pun langsung menuai kemarahan dari warga Pati, terutama yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka menilai Bupati Sudewo arogan dan antidialog, terlebih kebijakan yang diprotes menyangkut kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.
Baca juga
Viral Pengemis di Pati Pakai Duit Hasil Ngemis Buat Karaokean Bareng LC
Selain itu, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Pati membuka posko pengaduan secara daring (online) terkait dengan kenaikan tarif PBB hingga 250 persen.
"Posko ini menjadi kanal alternatif yang dapat diakses publik melalui tautan resmi: https://bit.ly/PoskoAduanPBBP2PATI dengan tujuan utama menginventarisasi keberatan masyarakat dan menyusun strategi advokasi yang komprehensif," kata Ketua IKA PMII Pati Ahmad Jukari di Pati, seperti dilaporkan Antaranews.
"Banyak warga yang masih bingung dan merasa tidak tahu-menahu soal kebijakan kenaikan PBB ini. Bahkan, sebagian sudah menerima lembar tagihan pajak (tumpi) dengan nominal jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Warga kini tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Mereka menuntut agar kebijakan kenaikan PBB dibatalkan.
Baca juga
Bos Mobil Rental Jakarta Tewas Dihajar Massa di Pati, Ini Kronologinya
Alasan Kenaikan PBB 250 Persen
Melansir laman resmi Kabupaten Pati, Bupati Sudewo menjelaskan kenaikan tarif PBB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Sebab, penerimaan PBB di Pati hanya sebesar Rp29 miliar. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Kepara, Kudus, dan Rembang.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.
"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," tambahnya.
"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.
Artikel lainnya: Lion Air Blacklist Penumpang yang Ngamuk dan Teriak Ada Bom
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
