Geger pengadaan IT 'ghoib' Rp1,2 T di BGN, bos MBG buka suara

Newscast.id - Pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mendapat sorotan. Kali ini terkait pengadaan informasi teknologi (IT) senilai Rp1,2 triliun di lembaga penyedia makan bergizi gratis (MBG) itu.

Pengadaan IT ini ramai dibahas di media sosial. Bahkan, proyek triliunan ini pun dinilai ghoib lantaran pemenang proyek hingga sistem IT tidak berjalan sesuai peruntukannya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui soal adanya anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp1,2 triliun. Menurutnya, anggaran itu diperuntukkan bagi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan IoT.

Menurut Dadan, pemilihan mitra dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi yang berlaku demi menjamin keamanan data nasional. Dari pagu anggaran yang tersedia, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial.

Baca juga
Motor listrik Rp43 juta mirip motor buatan China Rp10 jutaan, ini respons BGN

Kebutuhan pertama adalah pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp550 miliar. Sedangkan kebutuhan kedua adalah penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp 199 miliar.

"Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 April 2026.

"Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah," ujarnya.

Dadan menjelaskan, status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE).

Baca juga
Daftar 31 proyek jasa event organizer yang disewa BGN senilai Rp113 miliar

Mengenai keraguan publik terkait mitra strategis dan prosedur penyediaan, Dadan memaparkan rekam jejak digital PERURI yang solid, termasuk posisinya sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berstatus Berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia sistem Materai Elektronik.

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia," tambahnya.

Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipertanyakan publik, Dadan menegaskan, setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.

Dadan pun menegaskan, BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time.