Presiden Joko Widodo menegaskan akan cawe-cawe alias terlibat dalam Pemilu 2024. Politisi PDI Perjuangan itu mengklaim cawe-cawe dilakukan demi bangsa dan negara.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023.
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi.
Baca juga
Presiden Jokowi Ungkap 7 Bakal Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Mengenai pernyataan Jokowi akan cawe-cawe, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, orang nomor satu Indonesia itu ingin memastikan pemilu berlangsung demokratis.
"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey dalam keteranagn tertulisnya.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," jelasnya.
"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," lanjutnya.
Baca juga
Jokowi dan Keluarga Jangan Main-main, Adian Napitupulu Ungkit 3 Jasa PDIP
"Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," ucapnya.
"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," ucapnya.
"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Didukung PDI Perjuangan >>>
Pernyataan Jokowi itu pun mendapat dukungan dari partainya, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyatakan Presiden tidak akan cawe-cawe secara berlebihan.
"Tetapi cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dan keadaban yang ada," kata Pacul, Selasa, 30 Mei 2023.
"Keberadaban yang ada kesantunan yang ada kepatutan yang ada itu adalah kode yang bagus bagi yang lain, bapak presiden terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti," ujarnya.
"Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres-cawapres itu kan urusan partai tapi setelah itu Pak Jokowi kan punya pasukan yang Musra mungkin mau diarahkan ke mana Musranya itu kan pak presiden," jelasnya.
"Karena di situ dapat info kalau pak presiden mengatakan bahwa demokrasi itu ya biasa kalau beda pandangan," kata Pacul.
Pacul pun yakin Jokowi tidak ada keinginan untuk memengaruhi hasil pemilu.
"Enggak dong. Itu maka saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa Jawa ada kepatutannya, enggak boleh cawe-cawe mengintervensi, itu enggak boleh," kata Pacul.
Dahulu PDIP Minta SBY Netral >>>
Pada saat masih menjadi partai oposisi, PDI Perjuangan pernah mengritisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta agar SBY bersikap netral dalam Pemilu 2014.
Hal tersebut diungapkan Pramono Anung yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan.
"Apabila itu dilakukan (netralitas Presiden), maka keamanan dan kenyamanan akan terjamin dan Pilpres 2014 berjalan aman," kata Pramono.
Menurutnya, Pilpres merupakan pertaruhan bagi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dengan cara aman dan nyaman.
"Kita punya pengalaman Pemilu Presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik," ujarnya.
Selain itu, PDIP juga meminta Presiden SBY memastikan TNI dan Polri bersikap netral saat Pilpres 2014.
"Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati. Ketika TNI dan Polri 'main-main' dengan netralitas maka rusak demokrasi Indonesia," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
